Asumsi Dasar APBN Meleset

Jakarta, BK – Pada Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020 “Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara” pada tanggal 21/08/2019 di Gedung Pustakaloka DPR RI, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Bahrullah Akbar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, beberapa asumsi dasar APBN yang disusun oleh pemerintah tidak tercapai atau meleset, diantaranya yaitu asumsi tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, lifting dan harga patokan minyak dan gas.

Lebih jauh Bahrullah mengatakan “Ke depan kita harus perhatikan bagaimana menyusun asumsi, sehingga apa yang hendak dicapai bisa kita realisasikan. Menurutnya, perlu dilakukan peningkatan dari penggunaan Laporan Belanja Perpajakan. Dia meminta agar laporan Belanja Perpajakan menjadi dasar yang wajib masuk dalam menyusun nota keuangan. “Selama ini Laporan Belanja Perpajakan masih menjadi bagian yang terpisah dari Nota Keuangan dan RAPBN. Masuknya laporan belanja perpajakan dalam menyusun anggaran diharapkan menjadi basis kuat dalam menyusun target dalam APBN, khususnya penerimaan perpajakan. Dengan demikian, dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan anggaran, jelasnya.

Secara terpisah praktisi PPKN Holmes BJH menyatakan sangat mengapresiasi kinerja DPR untuk mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara. Namun DPR juga diharapkan dapat mendorong Ditjen Pajak agar berkinerja lebih baik lagi terutama dalam menindaklanjut IDLP yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya IDLP yang disampaikan PPKN kepada Ditjen Pajak yang menyangkut dugaan kerugian pada pendapatan negara sekitar Rp. 8,4 triliun. DPR perlu mengawal masalah ini sampai tuntas. Hal ini kan merupakan bagian dari mengawal penerimaan negara seperti judul seminar itu. Jika memang dipandang perlu DPR dapat memanggil Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak dalam suatu Rapat Dengar Pendapat ataupun dalam Rapat Kerja untuk menanyakan mengapa masalah IDLP yang disampaikan oleh PPKN ini belum tuntas-tuntas, apa kendalanya dan dicari solusinya, ungkapnya. (Tim)