Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Program, Anggaran dan Kinerja Provinsi DKI Jakarta 2020

04 / 11 / 2021 Kategori:

Jakarta, BK – Dalam menjalankan roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penerima amanat wajib memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Informasi kepada publik ini harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat digunakan untuk memberikan saran/masukan perbaikan ke depan.

Berikut ini adalah Program dan Dana yang digunakan seperti dimuat Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020:

  1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Rp. 74.546.796.094,-
  2. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Rp. 15.361.661.361,-
  3. Program Wajib Belajar 12 Tahun Rp. 3.196.860.981.380,-
  4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Rp. 87.740.312.249,-
  5. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Rp. 1.487.721.643.914,-
  6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Rp. 2.308.049.493.364,-
  7. Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan Rp. 34.987.969.111,-
  8. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Rp. 2.379.030.950.000,-
  9. Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rp. 2.970.875.603.377,-
  10. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Rp. 82.671.245.840,-
  11. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Rp. 1.559.956.696.522,-
  12. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan Rp. 865.385.136.366,-
  13. Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka Rp. 26.563.336.348,-
  14. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Rp. 680.580.698.600,-
  15. Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 482.553.935.353,-
  16. Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan Rp. 11.402.096.215,-
  17. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Rp. 103.723.671.629,-
  18. Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis Rp. 3.138.208.000,-
  19. Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan Rp. 2.425.315.517,-
  20. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 34.877.050.508,-
  21. Program Pengelolaan Kelauttan dan Perikanan Rp. 154.143.103.306,-
  22. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp. 30.170.700.306,-
  23. Program Penanganan Fakir Miskin Rp. 59.363.057.413,-
  24. Program Pengendalian Banjir dan Abrasi Rp. 2.746.792.247.998,-
  25. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih Rp. 208.641.464.822,-
  26. Program Pengelolaan Persampahan Rp. 2.025.228.045.750,-
  27. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum Rp. 663.076.713.846,-
  28. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Rp. 344.873.074.289,-
  29. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Rp. 74.886.984.368,-
  30. Program Peningkatan Penanaman Modal Rp. 7.718.737.692,-
  31. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp. 126.412.372.242,-
  32. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD Rp. 17.405.799.880,-
  33. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 22.815.994.141,-
  34. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengembangan Daerah Rp. 2.845.355.712,-
  35. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 14.446.039.737,-
  36. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 92.187.819,-
  37. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra Rp. 137.100.000,-
  38. Program Perencanaan Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Rp. 370.250.000,-
  39. Program Perencanaan Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian Rp. 125.300.000,-
  40. Program Perencanaan Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH Rp. 109.200.000,-
  41. Perencanaan, Penggendalian dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Rp. 7.957.970.736,-
  42. Program Pengelolaan Pemakaman Rp. 362.960.270.749,-
  43. Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman Rp. 11.330.233.183,-
  44. Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun Rp. 44.732.233.183,-
  45. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik Rp. 154.280.655.881,-
  46. Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 117.077.719.367,-
  47. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara Rp. 2.689.127.752,-
  48. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Rp. 189.123.661.613,-
  49. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara Rp. 363.485.596.228,-
  50. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat Rp. 383.468.853.275,-
  51. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat Rp. 3.339.053.121,-
  52. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Rp. 228.869.037.869,-
  53. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat Rp. 2.000.009.023,-
  54. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Rp 167.532.315.136,-
  55. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Rp. 273.397.728.552,-
  56. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp. 2.336.823.418,-
  57. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp. 224.868.443.839,-
  58. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp. 534.119.444.674,-
  59. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Rp. 301.181.161.088,-
  60. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur Rp. 3.087.575.591,-
  61. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur Rp. 496.337.930.310,-
  62. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rp. 3.539.799.040,-
  63. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabbupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rp. 9.593.081.102,-
  64. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rp. 59.775.407.012,-
  65. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 180.781.300,-
  66. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan Rp. 1.164.230.191,-
  67. Program Peningkatan Layanan Mental Spritual Rp. 8.166.230.191,-
  68. Program Pemanfaatan Aset Daerah Rp. 435.469.500,-
  69. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah Rp. 57.120.515.982,-
  70. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah Rp. 426.403.679.577,-
  71. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 36.445.097.375,-
  72. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Rp. 7.470.974.395,-
  73. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rp. 18.035.505.826,-
  74. Program Penataan Kawasan Permukiman Rp. 797.107.302.192,-

Publik dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, dengan berbagai indikator. Indikator pertama tentunya dengan melihat hasilnya di lapangan. Dengan demikian maka pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat terwujud. (Tim)