Gibran Tidak Berhak PK, Celah Hukum Tertutup

Jakarta, BK – Gibran Rakabuming Raka penyatakan kepada Pers bahwa pada pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Presiden memberikan saran kepadanya agar fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Saran Presiden tersebut ditanggapi para pakar hukum sebagai langkah yang sia-sia dan terkesan hanya menghibur diri dan pendukungnya.

Salah satu pakar hukum tata negara yang juga menjabat Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, langkah Gibran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tak ada gunanya sebab pintu hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya dinilai sudah tertutup. Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah final. “Tidak ada gunanya (membuktikan di PTUN). Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” kata Yusril, Selasa (10/11).

Menurut Yusril, tak ada celah hukum tersisa setelah dua lembaga peradilan tertinggi memutus perkara tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA. Objek yang disengketakan di PTUN pun sama dengan yang sudah diputus MA. Dalam putusannya, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran yang terbit pada 2019. MA juga menyatakan suket itu batal.

Dalam pertimbangannya, MA kembali merujuk putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan itu menyangkut sengketa ijazah Gibran dalam Pilpres 2024. Dari situ, MA menguji substansi suket yang menjadi objek perkara.

Yusril menjelaskan, Gibran juga tak bisa mengajukan banding atau peninjauan kembali (PK) di PTUN. Posisinya bukan tergugat intervensi. PK hanya bisa diajukan Direktorat Jenderal Kemendikdasmen selaku tergugat. Kementerian itulah yang menerbitkan suket penyetaraan ijazah. Namun menurut Yusril, kementerian tersebut tampaknya tak akan menempuh PK. “Bahkan (Kemendikdasmen) akan mengeksekusi putusan. Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang,” ucapnya.

Pakar Hukum Tata Negara lainnya, Bivitri Susanti menyatakan bahwa upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak tergugat dalam perkara Surat Keterangan (Suket) ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Bivitri, Pemerintah yang kalah tidak boleh mengajukan PK, PTUN adalah wadah bagi warga negara untuk menggugat pemerintah. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2024, jika pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) kalah di tingkat kasasi, maka pihak tergugat tidak boleh mengajukan PK. PK hanya dimungkinkan jika diajukan oleh pihak penggugat.

Bivitri menjelaskan bahwa putusan MA yang membatalkan keabsahan suket penyetaraan ijazah Gibran sudah sangat jelas dan bermakna “batal demi hukum”. Artinya secara hukum, dokumen penyetaraan tersebut dianggap seakan-akan tidak pernah ada. Karena masalah hukumnya dinilai sudah selesai, Bivitri berpendapat bola kini berada di ranah politik yaitu DPR RI yang wajib menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk membongkar proses politik di balik penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang meloloskan pencalonan Gibran. Jika DPR menyatakan secara resmi bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden (sesuai Pasal 7A UUD 1945), keputusan politik tersebut dapat dikirimkan ke MK untuk dinilai secara konstitusional.

Bivitri juga menyampaikan pandangannya dari sisi moral kepemimpinan. Ia menyebutkan bahwa secara etika, pasca-adanya putusan pengadilan terkait kontroversi dokumen pendidikan ini, Gibran seharusnya mengambil langkah legowo untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden agar tidak menjadi beban politik yang berkepanjangan. (Tim)